Halo kakak kakak mahasiswa dan mahasiswi dari sabang hingga merauke, berjajar pulau pulau.. hehee. Apakah dikala ini kalian sedang mencari acuan judul-judul skripsi '' Ilmu Hukum '' ? Jika iya kami ucapkan selamat tiba diblog makalah-pedia. Artikel ini akan kami berikan acuan judul judul skripsi Ilmu aturan yang dapat kakak kakak mahasiswa / mahasiswi jadikan judul skripsi kalian.
Ilmu Hukum merupakan ilmu yang membahas wacana hukum-hukum yang ada di dunia ini. Ilmu aturan mempunyai peranan yang sangat pentinf bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ilmu Hukum merupakan ilmu yang membahas wacana hukum-hukum yang ada di dunia ini. Ilmu aturan mempunyai peranan yang sangat pentinf bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nah berikut Judul Skripsi Ilmu Hukum Terbaru Praktis ACC yang dapat kalian pilih :
- Analisis Bab I hingga Bab V buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam konteks perkembangan aturan ekonomi yang melibatkan kiprah pemerintah dalam bidang perdagangan
- Analisis aturan parodi merek ditinjau dari prinsip persamaan pada pokoknya dalam aturan merek Indonesia
- Analisis aturan perkembangan definisi pengungsi di luar Refugee Convention 1951 dan Protokol 1967 serta jawaban hukumnya bagi negara transit dan negara tujuan
- Analisis kedudukan negara sebagai pemegang hak cipta pada proteksi lisan budaya tradisional ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 wacana Hak cipta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 wacana Pemajuan kebudayaan
- Analisis mengenai pengenaan bea masuk karya seni rupa untuk pameran yang kualitasnya tidak sama dikala diekspor dengan dikala diimpor kembali
- Analisis proteksi konsumen atas kewajiban memberikan data eksklusif berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 wacana Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 wacana Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 wacana Perlindungan konsumen
- Analisis shifting cultivation system di Kalimantan dalam pengelolaan hutan lestari
- Analisis tanggung jawab dokter atas layanan kesehatan jarak jauh secara real-time (real-time telemedicine) khususnya telekonsultasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 wacana Perlindungan konsumen
- Analisis tanggung jawab pelaku perjuangan terhadap peredaran gula rafinasi yang dikonsumsi oleh konsumen di hotel dan kafe berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 wacana Perlindungan konsumen
- Analisis terhadap prinsip kerahasiaan bank dan self assessment system dikaitkan dengan Undang-Undang terusan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan
- Analisis yuridik proteksi klien atas jasa advokat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 wacana Perlindungan konsumen
- Analisis yuridik terhadap Third Party Funding dan access to justice dalam arbitrase internasional
- Analisis yuridis kedudukan aturan pemain sepak bola profesional dalam proses perpindahan pemain sepak bola di Indonesia
- Analisis yuridis ketepatan penggunaan nama perjanjian sewa menyewa dan keabsahan perjanjian dalam praktek penggunaan server
- Analisis yuridis mengenai hak dalam kebebasan berekspresi terhadap Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 wacana Standar perusahaan pers
- Analisis yuridis mengenai pengaturan wacana pengumpulan uang atau barang oleh perkumpulan atau organisasi dan individu berdasarkan sistem donation based crowdfunding
- Analisis yuridis mengenai right to be forgotten sebagai proteksi hak privasi ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik dan peraturan aturan Uni Eropa
- Analisis yuridis normatif terhadap perbedaan daripada tarif pajak penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 dikaitkan dengan asas keadilan aturan pajak dalam hubungannya dengan Pasal 23a UUD 1945
- Analisis yuridis orang bau tanah dalam keadaan adiksi game online ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan
- Analisis yuridis pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Go-Jek Indonesia melalui produk layanan Go-Ride dan Go-Send berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 wacana Angkutan jalan dan berdasarkan buku fatwa pemilik sepeda motor
- Analisis yuridis perjanjian baku kredit bank dengan prinsip syariah pada Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 wacana Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
- Analisis yuridis tanggung jawab pecandu narkotika sebagai sekutu aktif di dalam komplotan komanditer yang dipailitkan
- Analisis yuridis terhadap betting virtual property dikaitkan dengan pengaturan perjudian online dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 wacana Informasi dan transaksi elektronik
- Analisis yuridis terhadap inkonsistensi peraturan daluwarsa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 wacana Perlindungan konsumen dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 wacana Pengamanan materi yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan
- Analisis yuridis terhadap investasi perdagangan berjangka pusat dana berjangka sebagai wadah investasi yang diperdagangkan di Pasar Komoditi Berjangka
- Anggota partai politik sebagai wakil daerah di Dewan Perwakilan Daerah
- Arah pembangunan aturan Indonesia pada sektor pariwisata pasca pemberlakuan ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals
- Batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan judicial review yang bermakna ultra petita dan ultra vires dikaitkan dengan konsep aturan progresif
- Beberapa problem aturan dalam pengimplementasian mutual legal assistance in criminal matters dan upaya penyelesaiannya
- Bobot garis pangkal kepulauan terhadap delimitasi zona maritim di Wilayah Indonesia dan dampaknya terhadap negara-negara yang berbatasan
- Dampak liberalisasi perdagangan jasa advokat di ASEAN pada peraturan wacana penempatan advokat gila di Indonesia
- Dampak pembentukan International People’s Tribunal 1965 bagi Indonesia ditinjau dari aturan internasional dan penegakan Hak Asasi Manusia
- Definisi mode normal dalam hak lintas transit di selat yang dipakai untuk pelayaran internasional
- Efektifitas pelaksanaan kiprah hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Kota Bandung
- Eksistensi Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945 sebagai larangan perubahan pasal tertentu dalam prosedur perubahan konstitusi dan hubungannya dengan hakikat konstitusi
- Hak konstitusional warga negara Indonesia sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik ditinjau dari Pasal 27 ayat 1 dan 28C ayat 2 UUD Tahun 1945
- Hak mengajukan upaya aturan oleh korban kejahatan atau keluarganya sebagai sarana pemenuhan rasa keadilan
- Hak restitusi bagi anak korban tindak pidana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 wacana Pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana
- Hak tenaga kerja transgender dalam sistem aturan Indonesia
- Hubungan antara regulasi pelarangan pemotongan ternak sapi betina produktif terhadap kegiatan penyelenggaraan pangan di Indonesia
- Illegal, unreported, unregulated fishing sebagai Transnational Organized Crime berdasarkan UNTOC
- Implementasi proteksi aturan terhadap Leuweung Leutik sebagai hutan adab Sunda Wiwitan Cigugur oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan
- Implikasi aturan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010
- Kajian aturan atas tindak pidana pelecehan seksual yang tidak didahului kekerasan atau bahaya kekerasan fisik
- Kajian yuridis normatif aturan Indonesia dan aturan Thailand terhadap konvensi inti International Labour Organization No. 29 wacana Kerja paksa dan No. 105 wacana Penghapusan kerja paksa
- Keabsahan informasi yang diberikan jago hipnosis dalam mengungkap suatu tindak pidana dihubungkan dengan aturan kegiatan pidana Indonesia
- Keabsahan perjanjian jual beli dalam transaksi e-commerce berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Keabsahan perjanjian yang memakai istilah gila berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikaitkan dengan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 wacana Bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan
- Keabsahan transaksi jual-beli binatang ternak pada Tradisi Marosok di Minangkabau serta jawaban hukumnya bagi para pihak
- Keberadaan pemkot Bandung dalam menunjukkan proteksi aturan terhadap pasar tradisional
- Kedudukan aturan dan pendayagunaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program
- Kedudukan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung dalam sistem peradilan di Indonesia
- Kegiatan pelaku perjuangan perkebunan kelapa sawit di daerah hutan konservasi
- Kekuatan aturan dari izin mendirikan bangunan dikaitkan dengan hukuman administratif dalam penyelenggaraan tata bangunan di Kota Bandung
- Kekuatan pembuktian saksi yang tidak melihat, mendengar, dan mengalami (testimonium de auditu) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan saksi dalam aturan kegiatan pidana
- Kepemilikan dan restitusi benda cagar budaya berdasarkan aturan internasional publik
- Keselarasan sistem zona pemasukan ternak dengan prinsip keamanan maksimum dan prinsip kehati-hatian di sektor peternakan
- Ketentuan mengenai kriteria hak atas merek dan tata cara dalam pengalihan melalui wakaf berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan prinsip syariah wacana wakaf
- Kewajiban negara peserta pengungsi menunjukkan pendidikan bagi belum dewasa pengungsi berdasarkan Konvensi wacana Pengungsi 1951
- Kewajiban pemeliharaan terhadap anak yang lahir dari hasil pelecehan seksual dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 wacana Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- Kewajiban pemerintah dalam melaksanakan pengendalian pencemaran limbah plastik yang mengkontaminasi ikan bahari dalam rangka mewujudkan keamanan pangan
- Kewenangan Kementerian Dalam Negeri menerbitkan peraturan wacana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami isteri dalam rangka percepatan pembuatan Akta Kelahiran dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 wacana Administrasi kependudukan
- Kewenangan notaris dalam menciptakan sertifikat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibawah tangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 wacana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 wacana Jabatan Notaris
- Kewenangan pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia
- Kewenangan pemerintah dalam pemberian izin penyelenggara sistem pembayaran berbasis teknologi informasi (financial technology) dalam rangka pemenuhan unsur kepastian hukum
- Kewenangan pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 dalam menjamin independensi hakim konstitusi
- Kewenangan proteksi pelapor tindak pidana (Whistleblower) dalam aturan kegiatan pidana Indonesia
- Kualifikasi tindak pidana korupsi di dalam aturan pajak Indonesia
- Masa penahanan tngkat penyidikan tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 wacana Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights
- Menelisik satu atap judicial review di salah satu mahkamah
- Pembebanan atas rumah tempat tinggal atau hunian yang dimiliki oleh orang asing
- Pemberlakuan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia pada masa penempatan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 wacana Asuransi tenaga kerja Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 wacana Program jaminan sosial tenaga kerja Indonesia
- Pendayagunaan instrumen insentif dan disinsentif dalam kaitannya dengan kesadaran aturan perusahaan terhadap proteksi dan pengelolaan lingkungan hidup
- Penerapan aturan internasional dalam kasus pencemaran minyak di bahari yang berasal dari rig pengeboran lepas pantai
- Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ayat (1) Butir e UU PPh terhadap endorser di aplikasi media umum Instagram
- Penerapan prinsip 5c dalam kredit perbankan dengan jaminan Surat Keputusan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (SK ASN)
- Penetapan upah minimum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 wacana Pengupahan dan kaitannya dengan asas non-diskriminatif dan asas keadilan untuk melindungi pekerja yang berkeluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 wacana Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 wacana ICESCR
- Pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan gila di Indonesia, Singapura, dan Malaysia
- Pengaruh keberadaan fitur maritim dalam delimitasi batas maritim negara
- Pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan penghinaan terhadap martabat Presiden atau Wapres dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berpotensi mengancam hak kebebasan beropini dikaitkan dengan asas lex certa dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan
- Penggunaan kratom sebagai narkotika jenis gres yang terkandung di dalam electronic liquid vaporizer dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 wacana Narkotika
- Penggusuran ditinjau dari aturan positif Indonesia dan instrumen aturan internasional
- Penghapusan pengadilan perselisihan kekerabatan industrial dalam menuntaskan perselisihan kekerabatan industrial di Indonesia
- Penghapusan tas glamor sebagai objek pajak barang glamor dikaitkan dengan asas keadilan dalam aturan pajak
- Penyelesaian sengketa antara penonton pertandingan sepakbola dan penyelenggara pertandingan sepakbola berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 wacana Perlindungan konsumen
- Penyiaran kegiatan acara oleh stasiun televisi yang berpotensi mengganggu independensi hakim dalam memutus kasus dikaitkan dengan kemerdekaan pers dan contempt of court
- Peranan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pemberian santunan berupa asuransi bagi korban kecelakaan kemudian lintas di Kota Bandung
- Perbuatan penukaran reward points dengan kupon undian dalam Hukum Pidana Indonesia
- Perkembangan pengaturan pemberian kemanusiaan dalam aturan humaniter oleh Oxford Guidance on Law Relating to Human Relief Operations in Situation of Armed Conflict
- Perkembangan putusan pengadilan mengenai pewarisan wanita pada masyarakat aturan adab Batak Toba sehabis putusan Mahkamah Agung Nomor 915K/PDT/2012 Tahun 2012
- Perlindungan dan pemberdayaan petani cabe di Desa Rawabogo, Ciwidey, Jawa Barat dari penetapan harga komoditi cabe ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 wacana Perlindungan dan pemberdayaan petani
- Perlindungan hak privasi terhadap penggunaan drone yang memasuki ruang privat seseorang
- Perlindungan aturan bagi konsumen perusahaan jasa penjualan tiket online terkait refund jawaban kesalahan sistem
- Perlindungan aturan bagi Small Island Developing States (SIDS) dari bahaya kehilangan daerahnya jawaban perubahan iklim berdasarkan aturan internasional
- Perlindungan aturan bagi tenaga kerja gila ilegal di Indonesia pasca pengesahan konvensi internasional mengenai proteksi hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya
- Perlindungan aturan dalam hal penyelamatan dan pemindahan paksa penduduk sipil pada konflik bersenjata
- Perlindungan aturan pengguna uang elektronik dalam sektor jasa keuangan
- Perlindungan aturan terhadap justice collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia
- Perlindungan aturan terhadap konsumen jawaban pemasaran Apartemen Meikarta dengan sistem pre-project selling yang belum mempunyai izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 wacana Perlindungan konsumen
- Perlindungan aturan terhadap logo sebagai karya seni dan merek dikaitkan dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 wacana Hak cipta (UU Hak Cipta Tahun 2014)
- Perlindungan konsumen atas pembelian materi bakar minyak di pertamini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 wacana Perlindungan konsumen
- Perlindungan konsumen terhadap pencantuman klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) rumah berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 wacana Perlindungan konsumen
- Perlindungan terhadap anak dari film yang tidak sesuai penggolongan usia di bioskop ditinjau dari hak anak sebagai hak asasi manusia
- Pertanggungjawaban jago waris yang menolak warisan terhadap hutang pewaris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pertanggungjawaban pemerintah terhadap tubuh perjuangan yang merugikan masyarakat
- Pertanggungjawaban pidana menyangkut kejahatan terhadap benda virtual dalam game online dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 wacana Informasi dan transaksi elektronik
- Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme dalam aturan pidana Indonesia
- Pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat dan penyebar isu palsu (hoax) berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 wacana Informasi dan transaksi elektronik
- Potensi penerapan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif yang tidak berimpitan dengan garis batas landas kontinen dalam proses delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Selat Malaka kepingan utara
- Problematika penegakan aturan terhadap tindak pidana intersepsi atau penyadapan kartu kredit berdasarkan Hukum Pidana Indonesia
- Problematika penerapan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi
- Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 dalam hubungannya dengan hak kebebasan beragama dan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006
- Relevansi pembuatan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional mengenai pemindahan narapidana warga negara gila yang berada di Indonesia dan narapidana warga negara Indonesia yang berada di negara lain
- Sinkronisasi regulasi pengajuan upaya aturan dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum
- Status aturan larangan penggunaan kekerasan (use of force) sebagai norma jus cogens
- Studi kasus mengenai analisis penerapan pasal dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1359/PID.B/2014/PN.JKT.PST Tahun 2014 wacana Kasus Ade Sara
- Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 133/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2544/K/PDT/2017 perihal Keberadaan tanah dan bangunan di sekitar Jalan Rumah Sakit Fatmawati yang terkena proyek pembangunan Mass Rapid Transit Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia
- Tanggung jawab Asuransi satelit terhadap kegagalan peluncuran dan orbit satelit Telkom-3
- Tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap konsumen atas izin edar produk Samyang yang mengandung babi
- Tanggung jawab dropshipper terhadap konsumen dalam sistem jual beli barang secara dropship ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 wacana Perlindungan konsumen
- Tanggung jawab pidana korporasi terhadap pembayaran pidana denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 wacana Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pembersihan uang
- Tinjauan aturan terhadap pengenaan Pajak Penghasilan kepada personal shopper dikaitkan dengan self assessment system
- Tinjauan mengenai penerapan keadilan transisional untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM atas insiden penumpasan PKI dalam perspektif politik aturan HAM nasional
- Tinjauan wacana bagaimana pengaturan aturan jaminan dalam janji pembiayaan murabahah pada perbankan syariah
- Tinjauan terhadap penahanan kota dan penahanan rumah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 wacana Hukum kegiatan pidana dikaitkan dengan kewenangan pegawanegeri penegak hukum
- Tinjauan terhadap penggunaan Sound Booster Motor dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 wacana Lalu lintas dan angkutan jalan
- Tinjauan yuridis filosofis kiprah jaksa terkait kepentingan korban dan kepentingan publik
- Tinjauan yuridis keberlakuan Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 wacana Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 wacana Pendaftaran tanah sehabis diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 wacana Penghapusan diskriminasi ras dan etnis
- Tinjauan yuridis mengenai imbas tindakan pencatatan oleh petugas catatan sipil terhadap keabsahan perkawinan beda agama tertentu yang dilakukan WNI di luar negeri
- Tinjauan yuridis normatif terhadap hak normatif dari pekerja waktu tertentu dalam pemutusan kekerabatan kerja alasannya yakni kapailitan
- Tinjauan yuridis pemberian kurikulum khusus bagi penyandang tunarungu dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 wacana Kurikulum pendidikan khusus dikaitkan dengan prinsip non-diskriminasi
- Tinjauan yuridis pengaturan Cyberspace di Indonesia berdasarkan teori-teori Cyberspace
- Tinjauan yuridis sosiologis mengenai kesadaran aturan penyedia layanan jasa penitipan binatang di Kota Bandung terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 wacana Peternakan dan kesehatan hewan
- Tinjauan yuridis sosiologis pemahaman perjanjian baku oleh dokter dan perawat di Rumah Sakit X kepada pasien basuh darah yang ditandatangani oleh pasien
- Tinjauan yuridis terhadap kedudukan pengobat tradisional dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 wacana Tenaga kesehatan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 wacana Ketenagakerjaan dikaitkan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja
- Tinjauan yuridis terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 terhadap royalti penulis dikaitkan dengan asas keadilan
- Tinjauan yuridis terhadap penerapan Pasal 279 ayat (1) butir Ke-1 kitab undang-undang hukum pidana pada pelaku perkawinan di bawah tangan tanpa izin istri pertama
- Tinjauan yuridis terhadap pengecualian dalam pemberian kredit perumahan yang dilakukan bank dalam melaksanakan kegiatan pemerintah untuk menyediakan rumah
- Tinjauan yuridis terhadap perubahan tubuh aturan yang dari unit pengelola Transjakarta menjadi PT. Transportasi Jakarta dan dampaknya terhadap status perjanjian dari para pekerjanya
- Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab dari penyedia platform atas ketiadaan informasi produk yang merugikan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 wacana Perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 wacana Informasi dan transaksi eletronik
- Tinjauan yuridis-sosiologis mengenai pemenuhan hak-hak normatif bagi pekerja harian lepas daily worker di dalam perjanjian kerja antara pekerja harian lepas daily worker dengan Hotel X Bandung
- Urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan wacana equity based crowdfunding dalam upaya menunjukkan proteksi bagi investor
- Urgensi pengaturan tindak pidana suap yang dilakukan terhadap pejabat publik gila dan pejabat organisasi internasional publik dikaitkan dengan pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 oleh Indonesia
- Urgensi pengaturan Trading in Influence dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait pengesahan UNCAC oleh Indonesia
- Urgensi pengesahan International Labour Organization (ILO) Work in Fishing Convention Nomor 188 Tahun 2007
- Wi-Fi piggybacking dikaitkan dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 wacana Informasi dan transaksi elektronik
Demikian acuan '' Judul Skripsi Ilmu Hukum Terbaru Praktis ACC ''. Se,ooga bermanfaat. Dan semoga dari banyaknya judul diatas salah satunya yang kalian pilih dapat di ACC. Amiin
Advertisement